Perlindungan Hukum terhadap Klien Akibat Malpraktik yang Dilakukan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik

Notaris Sebagai Pejabat Umum mempunyai Kewenangan Membuat Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris guna memberikan perlindungan hukum atas hubungan hukum yang dilakukan masyarakat, dalam menjalankan tugasnya tidak menutup kemungkinan mengalami tindakan malpraktik yang berakibat pada autentisitas akta dan merugikan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat dalam hal ini klien Notaris perlu mendapat perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang disajikan dengan teks naratif yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Notaris yang melakukan tindakan malpraktik merupakan perbuatan yang melawan hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan beberapa Pasal dalam UUJN diantaranya Pasal 16 ayat (12) tentang Notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat, Pasal 48, Pasal 49, 50, 51 tentang tata cara pembetulan isi akta yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN serta Pasal 52 tentang larangan Notaris membuat akta untuk diri sendiri adalah memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga. Akibat Hukum terhadap Akta yang di buat Notaris yang melakukan tindakan malpraktik yakni akta notaris dapat dibatalkan dan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dan akta notaris hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan jika memenuhi ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata selain itu melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam UUJN Pasal 16 ayat (9) yaitu tidak dibacakannya Akta dihadapan Penghadap dan saksi, melanggar Pasal 41 dengan menunjuk Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 yaitu tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan terkait bentuk akta, syarat Penghadap dan syarat Saksi berdasarkan UUJN, melanggar Pasal 48 yaitu tentang perubahan isi akta yang tidak diparaf, melanggar ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 tentang tata cara pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta tidak sesuai dengan ketentuan UUJN dan melanggar Pasal 52 tentang larangan notaris membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau keluarga garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis kesamping sampai derajat ketiga