Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas)

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas serta hambatannya dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Namun, terdapat beberapa kendala seperti alokasi dana, stakeholder yang menangani gelandangan dan pengemis, rumah singgah, dan pendataan yang masih kurang terlaksana dengan baik. Sudah menjadi tugas negara yang dibantu oleh pemerintah daerah dalam asas otonomi dan tugas pembantuan untuk memelihara gelandangan dan pengemis sesuai dengan Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945