PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT. Kdi)

Skripsi dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT. Kdi)” ini, dilakukan untuk menganalisisa perkara banding terhadap pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia oleh Tergugat. Perkara ini berawal dari adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dengan objek jaminan berupa Mobil Nissan All New March dan diikat jaminan fidusia. Ketika debitur melakukan wanprestasi, Tergugat dengan menggunakaan jasa debt collector melakukan penarikan secara paksa objek jaminan fidusia. Adapun tujuannya adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT. Kdi. dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian di dalam Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT. Kdi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, pertama, bahwa hakim mengkualifisir perbuatan Tergugat yang melakukan pengamanan barang jaminan dengan cara penarikan paksa kendaraan/mobil Penggugat dalam garasi rumah Penggugat dengan menggunakan jasa debt colletor sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar kriteria kewajiban hukum si pelaku berupa melanggar Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pertimbangan Hakim ini sejalan dengan kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang bersifat alternatif. Menurut penulis, akan lebih tepat apabila pertimbangan hukum hakim terhadap tindakan penarikan tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena dilakukan tidak atas dasar kesukarelaan Penggugat untuk menyerahkan objek jaminan serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) huruf (c) jo Pasal 65 ayat (5) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak adanya perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan jasa debt collector tersebut dan jasa debt collector yang digunakan belum tersertifikasi profesi di bidang penagihan yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Kedua, Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian dalam bentuk pembayaran sejumlah uang terhadap Penggugat sejumlah Rp. 76.779.600,00- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Menurut penulis ganti kerugian yang diterapkan oleh Hakim termasuk kategori ganti rugi atas kerugian dalam bentuk berupa ganti kerugian atas rugi (schaden)