Izin Poligami (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1675/Pdt.G/2018/Pa.Pwt)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas monogami, Artinya hanya terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Azasmonogami lebih ditegaskan lagi pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun1974. Namun azas tersebut memiliki pengecualian sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 3 Ayat (2) yaitu seorang suami dapat beristerikan lebih dari seorang(poligami) meski hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tetapihanya dapat dilaksanakan apabila si suami memenuhi beberapa persyaratan tertentudan diputuskan di pengadilan. Syarat yang ketat dalam poligami yaitu salah satunyaharus mampu berlaku adil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada PutusanPengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1675/Pdt.G/2018/PA.Pwt. Metode yangdigunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian berupa prespektif analitis,metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan inventarisasi data,metode analisis menggunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim lebih mendasarkan pada Pasal 4 Ayat (2) tentang syarat alternatif dan Pasal 5 Ayat (1) tentang syaratkomulatif serta Hakim mengedepankan azas kemanfaatan, artinya Hakimmengabulkan permohonan Pemohon untuk menghindari akan adanya bahaya(mudzorot) yang dilarang oleh agama. Dalam pertimbangan hukum hakim sebaiknyadilengkapi dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain