Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Bandung

Tindak pidana korupsi merupakan patologi social (penyakit sosial) yang sangatberbahaya mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Adanya penegakan emansipasi membuat perempuan dapat ikut berperan aktif dalam berbagaibidang termasuk dalam birokrasi pemerintahan namun tidak sedikit juga dari mereka yangakhirnya menjadi pelaku atau memainkan peran utama dalam ragam praktik tindak pidanakorupsi. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pencegahandan pemberantasan korupsi yakni dengan melakukan pembinaan terhadap para pelaku tindakpidana korupsi, termasuk narapidana perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan faktorpenghambat pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi diLembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Metode yang digunakan adalahyuridis sosiologis (social legal approach) dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dansumber data yang digunakan adalah data primer yang diperolah langsung dari narasumber dandata sekunder yaitu studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di LAPAS Perempuan KelasIIA Bandung terhadap narapidana perempuan tindak pidana korupsi disamakan dengannarapidana tindak pidana lainnya, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaankemandirian, sehingga pembinaan tidak berjalan dengan optimal. Adapun faktor penghambatdari aspek komponen struktur hukum yaitu tidak adanya dokter spesialis penyakit khusus, tidakadanya Psikolog atau Psikiater, tidak adanya tempat untuk beribadah, terjadinya overpopulation dan tidak adanya pelatihan atau pembekalan terhadap petugas lapas yangmelaksanakan pembinaan terkait bidang tertentu. Aspek komponen substansi hukum, yaknitidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pembinaan khusus terhadap narapidanapelaku tindak pidana korupsi, sedangkan dari aspek komponen budaya yakni adanya polaperilaku narapidana perempuan tindak pidana korupsi yang cenderung menolak pembinaanterhadapnya dan adanya labeling negative dari masyarakat terhadap narapidana perempuantindak pidana korups