Upaya Hukum Banding yang Dikabulkan dalam Perkara Tindak Pidana Pemerasan (Studi terhadap Putusan Nomor 242/PID/2018/Pt.Dki Juncto 575/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Utr)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim PengadilanTinggi DKI Jakarta serta akibat hukum dikabulkannya upaya hukum banding dalamtindak pidana pemerasan pada perkara nomor 242/PID/2018/PT.DKI juncto PutusanNomor 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. Metode pendekatan yang digunakan adalahmetode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunderdengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwaperbuatan tergugat/terbanding tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasandalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 368, Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Pasal 136, Undang-UndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 6 ayat (2), Undang-Undang Nomor27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 4huruf c dan Pasal 61 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 TentangRetribusi Daerah, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2013 TentangPerubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.Syarat formil banding yang diajukan terdakwa/pembanding sesuai Pasal 233 ayat (2)KUHAP. Akibat hukum dari upaya hukum banding yang dikabulkan bagi terdakwaialah terdakwa diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan, lalu memulihkan nama baikterdakwa. Bagi jaksa penuntut umum ialah dibatalkannya putusan Pengadilan NegeriJakarta Utara Nomor 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., dan jaksa penuntut umum tidakdapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 244 KUHAP