Izin Pencatatan Kawin Beda Agama (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta : Nomor 278/Pdt.P/2019/Pn.Skt)

Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah jika telahmemenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasanpasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar1945. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, multicultural danmultiagama yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agamaseperti yang terjadi di Kota Surakarta antara Agustinus Dwi Nugroho yangberagama Katholik dengan Ika Dede Yuniar yang beragama Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukumhakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam penetapan Nomor278/Pdt.P/2019/PN.Skt tentang perkawinan beda agama. Penelitian inimenggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitianpreskritif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaandengan inventarisasi data. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertimbanganhakim dalam penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt menggunakan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, juga Para Pemohonadalah suami isteri yang telah diteguhnya perkawinannya menurut tata cara agamaKatholik pada tanggal 20 Juli 2019 yang diberkati oleh Romo Ignatius NandyWinarta di Paroki San Inigo Dirjodipuran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974sudah mengatur jelas larangan perkawinan beda agama dan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenaisalah satu cara perkawinan beda agama dapat dicatatkan