Cerai Gugat karena Kekerasan Psikis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0639/Pdt.G/2018/PA.JP)

Pengertian Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa. Namun pada kenyataannya tujuan perkawinan itu tidak selalu tercapai, bahkan sebaliknya kandas atau gagal ditengah jalan, perkawinan yang keadaannya tidak harmonis tidak baik jika dibiarkan begitu saja, demi kepentingan kedua belah pihak suami-isteri, perkawinan yang tidak harmonis dapat diputus melalui perceraian. Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dengan putusan pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sebagaimana yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0639/Pdt.G/2018/PA.JP yang akan penulis teliti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum apa yang hakim gunakan dalam memutus perkara gugat cerai dan akibat hukum dari putusan hakim terhadap kedua belah pihak. Metode penelitian yang peneliti pakai adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif, metode pendekatan dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan analitis, spesifikasi penelitian dengan inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi hukum, sumber data yang digunakan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif dan metode analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juntco Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Juntco Pasal 116 KHI, Peneliti berpendapat bahwa terdapat fakta hukum lain yaitu adanya unsur kekerasan psikis, sehingga alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juntco Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juntco Pasal 116 huruf (d) KHI juga dapat dijadikan sebagai alasan mengabulkan gugatan, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain