Pembatalan Perkawinan karena Mahar Imitasi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya,bahwa suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negaraapabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta harusmemenuhi hal yang diwajibkan dalam hukum Islam yaitu adanya mahar yangdiberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, jika tidakterpenuhi maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbanganhukum hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan KarenaMahar Imitasi pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatanyuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, pengumpulan datastudi kepustakaan dengan inventarisasi data, serta data yang terkumpul kemdiandisajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwapermohonan pembatalan perkawinan karena mahar imitasi pada PutusanPengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. Hakim dalammemutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 30, Pasal 34, dan Pasal 38Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan mahar, Pasal 23 huruf a UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut peneliti, dasarpertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, dapat dilengkapi denganPasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan