Perlindungan Hukum bagi Konsumen Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Pbg

Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Kosmetik Ilegal adalah kosmetikyang mengandung bahan-bahan kimia, zat warna yang dilarang dan biasanya tidakmemiliki nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yangmenunujukan bahwa kosmetik tersebut tidak aman untuk digunakan karena tidakmelalui tahap uji laboratorium. Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasanterhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidakterlindungi. Sehingga terjadi kasus dimana produk kosmetik yang dibelimasyarakat dengan tujuan untuk tampil cantik malah merugikan kesehatankonsumen.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukumbagi konsumen kosmetik ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif.spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analitis, lokasi penelitian di UPT, PII,internet, sumber data adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier, metodepengumpulan data adalah studi kepustkaan, metode pengolahan data disusunsecara sistematis, metode penyajian data adalah deskriptif analitis, dan metodeanalisis data adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Pengadilan NegeriPurbalingga Nomor: 34/Pid.Sus/2019/PN Pbg, bahwa konsumen belum mendapatperlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena hakim dalamputusannya hanya menggunakan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 91 ke-1 KUHP, Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aca ra Pidana untuk menjerat pelaku usaha,sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai kurang cermat dalammenerapkan hukumnya