Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt.P/2019/PN.Pwt)

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmenyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hazairin memberikan penafsiran Pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Pengertian tersebut memberikan arti bahwa dalam sahnya suatu perkawinan diharuskan seagama. Hal tersebut justru bagi pasangan yang berbeda agama dalam pelaksanaan perkawinan merasa dihadapkan pada suatu paksaan untuk menganut agama tertentu supaya perkawinannya dinyatakan sah. Pada kenyataannya telah terjadi adanya suatu perkawinan beda agama yang para pihak tetap memegang teguh agamanya masing-masing yang terdapat pada penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt.P/2019/PN. Pwt. Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana keabsahaan, pelaksanaan hingga pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Metode pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh pemohon dan dilakukan menurut Agama Katolik dikatakan sah dan diakui oleh hukum. Kedua Pelaksanaan perkawinan beda agama bersumber dari ajaran Agama Katolik yang diatur dalam Judul VII Kitab Hukum Kanonik 1983 dan BAB Perkawinan Pastoral Keuskupan Regio Jawa, dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan baik di Gereja maupun di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/Kota