Perlindungan Hukum Elektromedis dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindunganhukum elektromedis dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini merupakanpenelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan,pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian yangdigunakan adalah spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundangundanganyang berlaku (hukum positif), penelitian taraf sinkronisasi hukum danpenemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan adalah data sekundermelalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturanperlindungan hukum elektromedis dalam memberikan pelayanan kesehatan padastruktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya tarafsinkronisasi yakni peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangandengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggimenjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindunganhukum elektromedis dalam pelayanan kesehatan meliputi: jaminan pengaturanmemilih dan dapat dipilih serta menyampaikan pendapat dalam organisasi profesi,jaminan pengaturan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan profesi,jaminan pengaturan membela diri atas tuntutan dan tuduhan pelanggaran kode etikprofesi dan disiplin organisasi, jaminan pengaturan mendapatkan perlindungan danbantuan hukum dari organisasi profesi, jaminan pengaturan mendapatkan kartuanggota, jaminan pengaturan memperoleh perlindungan hukum, jaminanpengaturan memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanankesehatan atau keluarganya, jaminan pengaturan menerima imbalan jasa, jaminanpengaturan memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja,perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, sertanilai-nilai agama, jaminan pengaturan mendapatkan kesempatan mengembangkanprofesinya, jaminan pengaturan menolak keinginan penerima pelayanan kesehatanatau pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan,danjaminanpengaturanhakmemperolehhaklain