Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak oleh Pt Mentari Agung Jaya Usaha (Studi Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-Phi.G/2018/Pn.Jkt.Pst)

Masalah ketenagakerjaan, khususnya masalah PHK merupakan masalah yang dapatmemunculkan perselisihan hubungan industrial. Dalam penelitian ini, PHK berawal dariSawitri di non-aktifkan sebagai Senior HR Manager tanpa alasan yang jelas dan tidak lagidipekerjakan di perusahaan. Selama bipartit, tidak ada kesepakatan dan berujung pada PHKsehingga Sawitri melanjutkan pemasalahan ke proses mediasi. Dalam mediasi, PT. MentariAgung Jaya Usaha tidak pernah hadir kemudian Sawitri mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai amanat Pasal 5 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindunganhukum kepada pekerja mengenai hak-hak yang diperoleh setelah di PHK secara sepihak danmenganalisis tentang putusan hakim dalam mengadili perkara pada putusan sesuai denganTeori Perlindungan Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasipenelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukumsekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studikepustakaan dan dokumentasi, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metodeanalisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif dan menggunakan penafsirangramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sawitri sebagai pekerja berhakmendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima sebagai wujud perlindungan hukum daripemerintah maka Majelis Hakim dalam putusannya telah memberikan kompensasi atas uangpesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali, uang cuti yangbelum dibayar, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 (2), (3), dan (4)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mekanisme PHK yangdilakukan oleh PT. Mentari Agung Jaya Usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakupada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan