Peran Advokat dalam Menerapkan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Penerapan Restorative Justice di Kantor Advokat SAKAMAS Purwokerto)

Salah satu tujuan dari proses pemidanaan adalah supaya pelaku menyesali apa yang dia perbuat dan supaya pelaku tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Hal yang perlu diperhatikan pada kasus pencemaran nama baik sebagai delik aduan bukan hanya seorang pelaku saja tetapi ada pihak lain yang dirugikan yaitu korban, sistem peradilan pidana saat ini dirasa masih kurang memperhatikan pemulihan kerugian korban. Hal ini mendorong munculnya ide restorative justice yang salah satu wujudnya adalah mediasi penal. Mediasi penal dirasa memiliki kelebihan diantaranya yaitu biaya murah, proses yang tidak berbelitbelit, dan memerlukan waktu yang relatif singkat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga data primer yang diperoleh melalui wawancara dan melalui kepustakaan yang selanjutnya diuraikan secara sistematis. Wawancara disini ditujukan kepada Advokat dan Polisi sebagai penegak hukum yang pernah menangani kasus ini dan diselesaikan dengan cara mediasi penal, lalu kepustakaan terhadap buku, jurnal, peraturan yang membahas restorative justice. Rasa keadilan korban belum tentu terpenuhi apabila penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, terkadang korban juga ingin turut serta dalam suatu kesepakatan dengan pelaku supaya apa yang dicari oleh korban bisa terpenuhi. Advokat sebagai salah satu pihak yang berperan dalam rangka mewujudkan mediasi penal dapat bertindak sebagai insiator dan mediator supaya suatu kesepakatan atau perdamaian antara korban dengan tersangka terwujud. Meskipun restorative justice belum mendapat dasar hukum yang tegas dan khusus namun pada praktiknya ide tersebut dilaksanakan dalam wujud mediasi penal walau hanya dikenal dalam tataran diskresi pada penegak hukum saja dan hanya ada pada law in concreto