Perlindungan Hukum Teknisi Gigi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum danbentuk perlindungan hukum teknisi gigi dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturanperundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridisnormatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatananalitis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasipenelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuanhukum in concreto. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh darikepustakaan dan dianalisis dengan normatif kualitatif dan content analysis. Berdasarkan hasilpenelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum teknisi gigi dalampelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia telahmenunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan yang lebih rendah derajatnya telahsesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggiderajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindunganhukum teknisi gigi dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:jaminan pengaturan perlindungan hukum, jaminan pengaturan melakukan pekerjaan sesuaidengan standar profesi dan standar prosedur operasional, jaminan pengaturan mendapatkaninformasi yang lengkap dan jujur dari pemberi pekerjaan, jaminan pengaturan imbalan jasaprofesi, jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan pelaksanaantugasnya, jaminan pengaturan tentang perlakuan yang sesuai dangan harkat dan martabatmanusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, jaminan pengaturan pengembanganprofesi, jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yangbertentangan dengan kewenangan, standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standarprosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan,dan jaminan pengaturanhak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangangan