Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Pidana Nomor: 54/Pid.Sus/2016/Pn.Bms)

Kekuatan pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam prosespemeriksaan sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alatbukti yang sah menurut undang-undang yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat,petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Bms merupakansalah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi diKabupaten Banyumas. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pertimbangan hakim dan kekuatan pembuktianketerangan saksi dalam tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2016/PN.Bms. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasipenelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka dandisajikan dalam uraian sistematis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidanapencabulan dalam Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2016/PN.Bms terhadap fakta hukum yangmemenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 EUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan terhadap pembuktian berdasarkan alat-alat buktisebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),berupa: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan c) Pertimbangan terhadap hal-hal yangmeringankan dan memberatkan terdakw