Permasalahan Yuridis Mengenai Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:65/G/2017/PTUN-PLG)

Penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha yang tidak sesuai dengan prosedur danAsas Umum Pemerintahan yang Baik dapat menimbulkan kerugian bagi orangdan menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara yang di periksa dalam perkaraNomor:65/G/2017/PTUN-PLG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiprosedur penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam penjatuhanpemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah berlakunyaUndang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan untukmengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan surat keputusanobjek sengketa dalam perkara Nomor 65/G/2017/PTUN-PLG. Penelitian inimenggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan konsepLegitis Positivis. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder, dengan metode pengumpulan bahan hukum secara naratif,menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis logis, sertamenggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari skripsiin yaitu, pertama : prosedur n Keputusan Tata Usaha Negara dalam penjatuhanhukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai pegawai negeri sipil dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan,dibuat laporan hasil pemeriksaan, penyampaian surat keputusan disiplin,penyamapaian keberatan setelah penjatuhan hukuman disiplin. Kedua :pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa penerbitan Surat KeputusanObjek Sengketa bertentangan dengan prosedur