Pembuktian Operasi Tangkap Tangan Hakim dalam Kasus Korupsi Suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus di KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum berperan dalampencegahan, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Termasuk tindakpidana korupsi suap yang dilakukan oleh hakim, maka Komisi Pemberantasan Korupsimelakukan penegakan dengan cara penangkapan para pelaku tindak pidana korupsi. Alasanyang melatar belakangi tindak pidana korupsi itu bermacam-macam. Peran KomisiPemberantasan Korupsi dalam mengungkapkan korupsi diperlukan. Dalam melakukanpenangkapan biasanya dilakukan Operasi Tangkap Tangan yang mana sudah pasti adatindakan penyadapan yang nantinya rekaman penyadapan digunakan sebagai dasar dalampembuktian tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanapembuktian serta hambatan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi PemberantasanKorupsi dalam kasus korupsi suap hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridissosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, pengumpulan data wawancara dan studikepustakaan dan metode analis data normatif kualitatif. Adapun Hasil Penelitian inimenunjukkan bahwa dalam pembuktian operasi tangkap tangan yang dilakukan KomisiPemberantasan Korupsi, alat bukti berupa rekaman penyadapan merupakan alat bukti yangpenting dan juga didukung oleh alat bukti yang lain yang nantinya akan dikaitkan satu samalain untuk memperkuat pembuktian tersebut. Hambatan yang ada dalam pembuktian operasitangkap tangan hakim bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tindak pidana korupsiadalah: a. Kendala rekaman penyadapan terbatas; b. Kendala dalam mendapatkanInforman/Spionase; c. Teknologi anti sadap yang semakin canggih; d. Kendala dalammenentukan lokasi suap