Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi di Pengadilan Militer Yogyakarta)

Tindak pidana desersi adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan olehanggota militer pada suatu tempat yang di tentukan baginya, dimana militertersebut seharusnya berada pada kesempatan untuk melaksanakan kewajibandinas. Anggota TNI dianggap melakukan tindak pidana desersi apabila lebihdari 30 hari meninggalkan kesatuan dinas tanpa ijin dari satuan yangberwenang. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai alatbukti yang mendasari hakim dalam memutus pidana dalam PutusanPengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018 dan dasarpertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam PutusanPengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018.Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahui ala bukti yang mendasari hakim dalam memutuspidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II11/AD/VII/2018dan dasar pertimbangan haki dalam menjatuhkan putusanpidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II11/AD/VII/2018.Jenispenelitian yang digunakan adalah yuridis normatifyaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.Sumberdata adalah primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakanstudi kepustakaan, Analisis yang dilakukan dengan model analisiskualitatif.Hasil penelitian ini mengenai alat bukti yang mendasari hakimdalam memutus perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51K/PM.II-11/AD/VII/2018.Denganalatbuktiberupa 3(tiga)orangketerangansaksidan alat bukti surat yang berupa surat keterangan desersi dariDanyonarmed, daftar hadir/absensi. Pertimbangan hakim dalam hal ini telahsesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 Tentang PeradilanMiliter dengan dijatuhkannya pidana penjara dan pemecatan dari dinas militeryang terdapat dalam pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 190 ayat (1), Pasal26 ayat (10) dan Pasal 143 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37Tahun 1997 Tentang Peradilan Milite