Pembatalan Perkawinan karena Keterpaksaan Kawin (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 443/Pdt.G/2019/PA.Bms)

Perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya. Apabila perkawinan tersebut dilakukantidak sesuai dengan segala rukun dan syaratnya maka perkawinan tersebut dapatdibatalkan. Pembatalan perkawinan diajukan di Pengadilan Agama atas beberapaunsur yang menjadi dasar dalam mengajukan pembatalan perkawinan mengacupada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya yaitu unsur paksaan. Dalampenelitian ini peneliti menganalisis bagaimana pertimbangan hukum Hakimterhadap pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama BanyumasNomor:443/Pdt.G/2019/PA.Bms, serta akibat hukum pembatalan perkawinantersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dihasilkan duakesimpulan. Pertama menunjukan bahwa Pertimbangan hukum Hakim dalammembatalkan perkawinan ini didasarkan pada 2 hal yang pertama, sesuai denganketentuan Pasal 71 huruf (f) KHI yakni, suatu perkawinan dapat dibatalkanapabila didalamnya terkandung unsur paksaan. Unsur paksaan tersebut dibuktikanbahwa Pemohon dan Termohon dipaksa untuk tetap menikah oleh kedua orang tuakedua belah pihak. kedua yaitu, dalam mengajukan permohonan pembatalanperkawinan terdapat jangka waktu untuk mengajukan yaitu selama 6 bulan setelahperkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 1tahun 1974 Jo Pasal 72 ayat (3) KHI, perkawinan antara Pemohon danTermohon baru berlangsung selama 3 bulan maka permohonan pembatalanperkawinan Pemohon masih dalam tempo yang dibolehkan oleh Undangundang.MenurutPenelitiHakimdalammemberikanpertimbanganhukumharusmenyertakanPasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan ataspersetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat materiil suatuperkawinan. Akibat hukum pembatalan perkawinan ini yaitu Perkawinan yangtelah dilakukan tersebut tidak memenuhi syarat suatu persetujuan, yakni parapihak yang melangsungkan perkawinan tidak ada kesepakat, yang manakesepakatan merupakan salah satu syarat subyektif suatu persetujuan sesuai Pasal6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Makaperkawinan menjadi dapat dibatalkan setelah adanya putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap