Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Direksi terhadap Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2017/Pt.Mdn

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT tidak mungkinmelakukan sesuatu apabila tidak mempunyai daya pikir dan kehendak sertakesadaran sendiri. Hal tersebut harus dilakukan oleh manusia yang kemudianmenjadi bagian di dalam Perseroan yang disebut sebagai organ perseroan.Direksi sebagai salah satu organ Perseroan dalam melaksanakan tugas danwewenangnya dapat berlindung melalui ketentuan keputusan bisnis yangdikenal sebagai doktrin Business Judgement Rule. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban Direksi dalampenerapan doktrin Business Judgement Rule berdasarkan Pasal 97 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada PT. BankSumut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatifdengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalahdata sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yangberkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan datadilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter, data yang diperolehdisajikan dengan teks deskriptif naratif, dan metode analisis data dilakukansecara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT.MDN,menunjukan bahwa Direksi PT. Bank Sumut telahmelaksanakan pertanggungjawaban penerapan doktrin Business JudgementRule dalam mengambil keputusan bisnis. Namun putusan hakim PengadilanTingkat Tinggi Medan telah keliru karena putusan tersebut tidak menerapkandoktrin Business Judgement Rule sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UndangUndangTentangPerseroanTerbatas