Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan kegiatan dari Manajemen ASN, tidak terkecuali di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satualasan pemberhentiannya adalah karena jasmani yang dinilai sudah tidakmemungkinkan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dalam PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil. Salah satu contohnya, pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipilberinisial IS di Kabupaten Tasikmalaya karena mengalami kecacatan akibatkecelakaan. Permasalahan yang dibahas adalah prosedur dan implikasi hukumdari pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena tidak cakap jasmani danrohani di Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Data yangdigun...
Abstrak Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah landasan hukum...
Penulisan Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai proses pelaksanaan pengadaan calon pegawai ne...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Peg...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Penegakan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Si...
Nugradenta Wisnu Wicaksana, Lutfi Effendi, Agus YuliantoFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. M...
Nugradenta Wisnu Wicaksana, Lutfi Effendi, Agus YuliantoFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. M...
Nugradenta Wisnu Wicaksana, Lutfi Effendi, Agus YuliantoFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. M...
Pentingnya posisi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good go...
Pentingnya posisi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good go...
Arikel ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil berdasarkan Peratu...
ABSTRAK Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebu...
Manajemen pegawai negeri sipil merupakan upaya untuk meningkatkan efisien, efektifitas dan derajat p...
Manajemen pegawai negeri sipil merupakan upaya untuk meningkatkan efisien, efektifitas dan derajat p...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan pengelolaan sampah sa...
Manajemen pegawai negeri sipil merupakan upaya untuk meningkatkan efisien, efektifitas dan derajat p...
Abstrak Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah landasan hukum...
Penulisan Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai proses pelaksanaan pengadaan calon pegawai ne...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Peg...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Penegakan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Si...
Nugradenta Wisnu Wicaksana, Lutfi Effendi, Agus YuliantoFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. M...
Nugradenta Wisnu Wicaksana, Lutfi Effendi, Agus YuliantoFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. M...
Nugradenta Wisnu Wicaksana, Lutfi Effendi, Agus YuliantoFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. M...
Pentingnya posisi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good go...
Pentingnya posisi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good go...
Arikel ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil berdasarkan Peratu...
ABSTRAK Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebu...
Manajemen pegawai negeri sipil merupakan upaya untuk meningkatkan efisien, efektifitas dan derajat p...
Manajemen pegawai negeri sipil merupakan upaya untuk meningkatkan efisien, efektifitas dan derajat p...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan pengelolaan sampah sa...
Manajemen pegawai negeri sipil merupakan upaya untuk meningkatkan efisien, efektifitas dan derajat p...
Abstrak Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah landasan hukum...
Penulisan Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai proses pelaksanaan pengadaan calon pegawai ne...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Peg...