Penerapan Pemberhentian Tidak dengan Hormat PNS tentang Status PNS yang telah Dijatuhi Putusan Pengadilan karena Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Manajemen PNS menurut Pasal 55 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi antara lain, penyusunan dan penetapankebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier dan sampai padatahap pemberhentian serta perlindungan. Salah satu Manajamen PNS adalahpemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan.Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara danReformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan SuratKeputusan Bersama (SKB) Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 yang memerintahkan kepada PPK dan PyB untuk segeramenetapkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNSyang bersangkutan di Instansi Pusat maupun Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pem berhentiantidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatandan menganalisis implikasi pemberhentian tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Adapun metode pendekatan yangdigunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangandan analistis, serta menggunakan spesifikasi preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pemberhentian tidakdengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanyaitu diperintahkan kepada PPK berdasarkan SKB Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 dengan maksud u ntuk segeramenetapkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkanusulan PyB Implikasi hukum ditetapkan surat pemberhentian tidak denganhormat PNS atas perintah SKB Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,Nomor 153/KEP/2018 terhadap PNS yang sudah dikenakan sanksipemberhentian diberikan kesempatan dengan mengajukan ke BAPEK.Apabila ditolak dapat mengajukan gugatan ke PTTUN