Analysis of Audit Findings Related to Concession Receivables: Case Study

Komitmen untuk menindaklanjuti temuan audit diperlukan untuk suatu entitas. Maka dari itu, diperlukan komitmen Kementerian Perhubungan dalammenyelesaikan tindak lanjut temuan audit. Piutang konsesi dari KementerianPerhubungan selalu menjadi temuan berulang selama tiga tahun. Akibatnya,penerimaan negara bukan pajak menjadi tidak optimal. Maka dari itu, penelitianini bertujuan untuk menganalisis temuan audit terkait dengan piutang konsesiuntuk pelayanan jasa kebandarudaraan di Kementerian Perhubungan. Perbedaanpenelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian,tahun penelitian, dan tempat dilakukannya penelitian. Dalam menganalisis tindak lanjut temuan audit, penulis menggunakanpenelitian kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan bagaimanadan mengapa piutang konsesi untuk pelayanan jasa kebandarudaraan menjaditemuan audit selama tiga tahun di Kementerian Perhubungan. Informan yangdipilih ditentukan secara purposif. Partisipan dalam penelitian ini adalahInspektorat Jenderal, Biro Keuangan, dan Bagian Keuangan Direktorat JenderalPerhubungan Udara, Kementerian Perhubungan dan aparatur PT Angkasa Pura Idan PT Angkasa Pura II yang berkaitan dengan konsesi layanan bandara. Jumlahinforman pada penelitian ini sebanyak 5 orang. Diharapkan untuk memahami danterlibat langsung dalam menindaklanjuti temuan audit terkait dengan piutangkonsesi untuk pelayanan jasa kebandarudaraan. Dengan demikian, data yangdiperoleh lebih representatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pengelolaan penerimaan negarabukan pajak dari Konsesi atas Pelayanan Jasa Kebandaraudaraan di DirektoratJenderal Perhubungan Udara belum memadai. Permasalahan yang terjadi dibaliktemuan audit yang terkait dengan piutang konsesi adalah kurang adanyapenegasan terkait dengan berlakunya perjanjian dan mekanisme rekonsiliasipendapatan konsesi. Sehingga, menimbulkan perbedaan interpretasi mengenaimulai berlakunya konsesi dan ketidakjelasan mengenai mekanisme rekonsiliasidata pendapatan konsesi. Kemudian, hak dan kewajiban para pihak belumterpenuhi. Tindak lanjut atas temuan audit telah berjalan dengan baik namun,belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi BPK. Upaya yang telah dilakukanuntuk menyelesaikan tindak lanjut temuan audit meliputi: (1) Berkoordinasi denganPT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) untuk membahasmulai berlakunya konsesi dan mekanisme rekonsiliasi atas pendapatan konsesi; (2)PT Angkasa Pura I (persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) telah membayarhutang konsesi untuk tahun 2016. Namun, penyelesaian tindak lanjut temuan auditini mengalami kendala yaitu menunggu disepakatinya perjanjian konsesi baru.Akibatnya, pembayaran piutang konsesi untuk tahun 2017 dan 2018 tertunda. Olehkarena itu, solusi yang tepat adalah berkoordinasi lebih lanjut berkenaan denganmenyelesaikan temuan audit dari piutang konsesi dengan menandatanganiperjanjian konsesi baru dan menagih piutang konsesi untuk tahun 2017 dan 2018 kepada PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Hal inidilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan negarabukan pajak dari Kementerian Perhubungan. Penelitian ini terdiri dari empat implikasi. Pertama, Direktorat Bandaraharus segera berkoordinasi lebih lanjut dengan PT Angkasa Pura I (Persero) danPT Angkasa Pura II (Persero) untuk membahas perjanjian konsesi baru yang harussegera ditandatangani. Kedua, mempercepat penyelesaian tindak lanjut denganmengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan rekomendasi BPK. Ketiga,Kementerian Perhubungan perlu meningkatkan komitmen dalam menyelesaikantindak lanjut temuan audit terkait dengan piutang konsesi atas pelayanan jasakebandarudaraan. Keempat, memonitor secara berkala oleh Inspektorat Jenderaldan mendiskusikan rekomendasi tindak lanjut dengan BPK. Kontribusi dari hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan komitmenKementerian Perhubungan dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan audit terkaitdengan piutang konsesi untuk pelayanan jasa kebandarudaraan. Maka dari itu,penelitian ini memberikan dua saran yang dapat menjadi pertimbangan bagiKementerian Perhubungan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan audit yaitu:(1) Direktorat Bandar Udara, PT Angkasa Pura I (Persero), dan/atau PT AngkasaPura II (Persero) diharapkan untuk berkoordinasi lebih intensif dalam membuatperjanjian konsesi baru sehingga masalah tidak muncul di masa depan; dan (2)Para pihak yang terlibat dalam perjanjian konsesi harus memenuhi hak dankewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang tercantum. Jika ada pihak yangmelanggar, maka perlu diberikan sanksi hukum yang tegas