Ketidakpastian Hukum Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Kepastian hukum menjadi salah unsur penting dalam hal berjalannya efektivitas hukum secara baik. Implementasi pelaksanaan di lapangan mengenai pidana mati di Indonesia memiliki berbagai permasalahan dari aspek peradilan, upaya hukum, maupun hingga upaya pengampunan oleh Presiden Republik Indonesia oleh terpidana mati ataupun jaksa penuntut umum. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pidana mati di Indonesia serta faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakpastian hukum pelaksanaan pidana mati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan socio legal approach dan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana mati menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia tidak terlepas dengan prosedur hukum peradilan pidana, upaya hukum, hingga upaya pengampunan kepada Presiden Republik Indonesia yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya over population terpidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Faktor-faktor penyebab ketidakpastian hukum pelaksanaan pidana mati terjadi akibat adanya disharmonisasi hukum dan belum diaturnya aturan pelaksana maupun mekanisme hukum dalam perundang-undangan. Selain itu sikap lembaga-lembaga dalam rumpun eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak menuntaskan permasalahan yang terjadi maupun tidak menjalankan perintah undang-undang sebagaimana mestinya. Didukung adanya pro-kontra dalam lingkup masyarakat mengenai pidana mati menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum pelaksanaan pidana mati di Indonesia mengakibatkan death row phenomenon hingga puluhan tahun lamanya