Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang antar Perorangan

Penelitian ini bertujuan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam kaitannya dengan utang piutang yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat I, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 71/Pdt.G/2020/PN.Tng. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Metode analisa data pada penelitian ini adalah normatif kualitatif yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut penulis, perbuatan Tergugat I, yaitu mempersiapkan dan membuat Surat Kuasa Untuk Menjual, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Tergugat II untuk mengalihkan secara yuridis objek jaminan utang Penggugat ke dirinya merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain. Adapun perbuatan Tergugat II, yaitu membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Surat Kuasa Untuk Menjual, dan Akta Jual Beli (AJB) dengan tanpa membacakan isi dan maksud akta, serta tidak memberikan salinannya kepada Penggugat untuk mengalihkan objek jaminan utang Penggugat ke Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Notaris termasuk perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya seperti yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengikatnya. Tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat untuk menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan hukum dan diktum putusannya, Hakim menolak tuntutan ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang secara tanggung renteng seperti yang diminta Penggugat, karena tidak adanya bukti rincian yang jelas. Akan tetapi, Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat berupa pengembalian pada keadaan semula dan tuntutan untuk meniadakan sesuatu hal yang diadakan secara melawan hukum dengan menyatakan bahwa surat kuasa dan akta yang digunakan untuk mengalihkan objek jaminan utang Penggugat, serta bukti hak yang telah dibalik nama ke Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum mengikat