Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BPD dalam melaksanakan tugas serta ditinjau dalam Fiqih Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada informan dan responden yang metode penelitiannya bersifat deskriptif dengan beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Data dilengkapi dengan data primer dan data sekunder seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, buku panduan BPD Tahun 2018 Kementrian Dalam Negeri dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022 serta buku pedoman penelitian Skripsi Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN SU. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Kota Tengah dan ada di kediaman beberapa informan. Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dalam menjalankan tugasnya, karena berdasarkan hasil wawancara dan angket penelitian menunjukkan hampir keseluruhan tugas mereka belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik, diantaranya adalah dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang belum terlaksana secara optimal, hal ini sesuai dengan fakta di lapangan sehingga penyusunan rancangan Peraturan Desa belum sesuai dengan harapan masyarakat desa. Kemudian Musyawarah BPD dan Musyawarah Desa belum diselenggarakan secara rutin serta kurangnya pengawasan dari BPD terhadap kinerja Kepala Desa. BPD pada periode sekarang kurang bersosialisasi di desa sehingga sebagian besar masyarakat desa kurang mengetahui keberadaan BPD dan mengenali anggota BPD serta tugas-tugasnya. Kedua, faktor-faktor BPD dalam melaksanakan tugas, yaitu terdiri dari faktor pendukung yang meliputi dana, dukungan masyarakat, landasan hukum dan terdiri dari faktor penghambat yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), partisipasi masyarakat, tunjangan, sarana dan prasarana. Ketiga, tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan belum sesuai dengan Lembaga Ahl al-Hall Wa al-`Aqd yang ada dalam pengaturan Fiqih Siyasah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemaslahatan bagi umat manusia