STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MERESPON HAMBATAN PERDAGANGAN MINYAK KELAPA SAWIT (CPO) OLEH UNI EROPA

Minyak kelapa sawit merupakan komoditas yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun di tengah popularitas kelapa sawit, muncul berbagai hambatan perdagangan khususnya dari Uni Eropa. Melalui kebijakan RED II, Resolusi Sawit, dan Kebijakan Anti-Dumping yang ditujukan terhadap produk CPO Indonesia. Bagi Pemerintah Indonesia, kebijakan tersebut digunakan sebagai alat untuk melindungi pasar minyak nabati di Eropa dengan cara menghambat dan menghentikan penggunaan CPO secara bertahap pada tahun 2030. Penelitian ini menggunakan konsep hambatan perdagangan, pembangunan berkelanjutan serta konsep diplomasi. Konsep - konsep tersebut digunakan untuk mendeskripsikan interaksi antara kebijakan - kebijakan Uni Eropa dan respon Pemerintah Indonesia sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar, untuk menghadapi kebijakan Uni Eropa yang diskriminatif tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan tersebut adalah mengajukan gugatan melalui WTO, meningkatkan komitmen keberlanjutan melalui ISPO dan melakukan kerjasama dan diplomasi dalam CPOPC dan IEU - CEPA