PENGAWALAN KONVOI KENDARAAN PRIBADI OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pengawalan terhadap kendaraan pribadi oleh Kepolisian sering dilakukan, ini terlihat dari nomor polisi kendaran yang dikawal yaitu berwarna hitam. Ketentuan pengawalan terhadap kendaraan untuk kepentingan tertentu terdapat dalam pasal 134 g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan yaitu pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Konvoi kendaraan pribadi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara pribadi yang sedang berkonvoi dengan pengawalan Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Pemecahan Terhadap Penerapan Pasal 134 Huruf G UU No. 22 Tahun 2009 Mengenai Kepentingan Tertentu, Yang Diperbolehkan Dalam Menggunakan Pelayanan Pengawalan Yang Mengurangi Hak Keamanan Dan Keselamatan, Bagi Pengguna Jalan Yang Tidak Dikawal dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Menurut Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas, dimana kepentingan tertentu yang dimaksud adalah kepentingan memerlukan penangan segera, sedangkan konvoi komunitas motor bukan merupakan konvoi yang memerlukan penanganan segera. Adapun jika dalam konvoi tersebut terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara konvoi sebagai pelaku, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana hanya pengendara konvoi yang terlibat kecelakaan dengan sanksi yang telah diatur dalam Undang Undang. Dapat dismpulkan bahwa Implikasi pengawalan terhadap kendaraan pribadi oleh Kepolisian tidak sesuai dengan prinsip Negara hukum dan sistem hukum Indonesia, jika dalam konvoi tersebut mengakibatkan kecelakaan yang mana pengendara konvoi sebagai pelaku, dapat dikenakan pertanggungjawaban sesuai pasal 310 UU LLAJ atau dengan mengkaji lebih lanjut mengenai apakah ada unsur kesengajaan atau tida