Kewenangan Pejabat Membuat Akta Pelepasan Tanah Kas Desa

Pengadaan Tanah Melalui Pelepasan Hak Adalah Kegiatan Pemutusan Hubungan Hukum Dari Pihak Yang Berhak Dalam Hal Ini Pemilik Tanah Kepada Negara Melalui Lembaga Pertanahan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Membutuhkan Bidang Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Obyek Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Termasuk Juga Bidang Tanas Kas Desa Tkd Yang Dijadikan Obyek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Tkd Sebagai Salah Satu Aset Yang Strategis, Maka Tkd Tidak Diperkenankan Dialihkan Kecuali Delalui Tukar Menukar Sebagaimana Dimaksud Oleh Ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Permasalahan Yang Dibahas Adalah Apakah Tkd Sebagai Obyek Pelepasan Hak Atas Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Apakah Pejabat Umum Notaris/Ppat Mempunyai Wewenang Membuat Akta Pelepasan Tkd Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diperoleh Hasil Kesimpulan Bahwa Tkd Sebagai Obyek Pelepasan Hak Atas Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengaturannya Secara Khusus Dalam Permen Atr No. 5 Tahun 2015, Terkait Dengan Pelepasan Haknya. Pelepasan Tkd Selain Mendasarkan Pada Uu No. 2 Tahun 2012, Pp No. 19 Tahun 2021, Secara Khusus Diatur Dalam Pmdn No 1 Tahun 2016, Jika Pelepasan Tanah Pada Umumnya Dengan Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition Dengan Disertakan Ganti Kerugian Didasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Demokratis, Dan Adil, Pelepasan Tkd Dengan Tukar Menukar Tanah Atau Ruislag Dan Ganti Rugi Yang Menguntungkan Desa Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah Sebagai Aset Desa. Tkd Yang Dilepaskan Haknya Dari Pemegang Dalam Hal Ini Desa Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Yakni Melepaskan Hubungan Hukum Dengan Pemegangnya, Akta Pelepasan Hak Atas Tkd, Dibuat Di Hadapan Notaris Sesuai Pasal 15 Ayat 3 Uujn Jo Pasal 131 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997