Tanggung Gugat Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual Berdasarkan Keterangan Palsu

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta otentik dibuat berdasarkan kepentingan para pihak untuk dijadikan alat bukti dalam melakukan perbuatan hukum. Salah satu permasalahan hukum yang menempatkan notaris sebagai tergugat adalah adanya keterangan palsu yang tertuang dalam akta otentik. Permasalahan yang dibahas adalah apa bentuk tanggung gugat Notaris terhadap akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang didasarkan keterangan palsu dan apa akibat hukum terhadap akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang dibuat berdasarkan keterangan palsu. Kesimpulan dari pembahasan adalah Notaris bertindak tidak jujur dan hati-hati dalam pembuatan akta hanya berdasarkan fotokopi akta kepemilikan dan juga Notaris menandatangani akta di luar wilayahnya sehingga akta tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu syarat formal maupun materil. Akibat kerugian yang ditimbulkan dalam pembuatan akta tersebut, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat ( 1) huruf m dan ayat (7) UUJN yaitu Notaris tidak bertemu dengan penjual sehingga Notaris tidak pernah membacakan akta di depan penjual, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP, yaitu memalsukan akta otentik. Dan untuk akta yang mengandung cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dalam tata cara pembuatan akta menurut Pasal 38 ayat (3) UUJN, akta tersebut dapat batal demi hukum