Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah

Hak negara menguasai tanah dan kewenangan negara mengatur penggunaan tanah, mengingat eksistensi tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang penting bagi negara Indonesia, semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUPA. Negara dalam upayanya menjadi kepastian hukum atas kepemilikan tanah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana Pasal 19 UUPA. Permasalahan yang dibahas adalah Apakah Pembuktian Hak Lama memberikan jaminan kepastian hukum ketika hak atas tanah dialihkan dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan Apakah pemegang hak atas tanah dengan Pembuktian Hak Lama memperoleh perlindungan hukum ketika bidang tanah tersebut diserobot atau dikuasai secara tidak sah dengan cara dimasukkan ke dalam Akta Jual Beli No. 067/II/1983 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa Letter C sebagai salah satu pembuktian hak lama, untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah ke Kantor Pendaftaran Tanah, berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997. Pemegang hak atas tanah dengan Pembuktian Hak Lama memperoleh perlindungan hukum ketika bidang tanah tersebut diserobot atau dikuasai secara tidak sah dengan cara dimasukkan ke dalam Akta Jual Beli No. 067/II/1983 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa diambilalih atau diserobot yang berarti mengambilalih tanah tanpa hak melanggar Pasal 385 KUH