Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian

Penelitian berjudul Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian, dengan membahas permasalahan apakah akibat hukum dari akta pendirian PT yang dikerjakan oleh salah satu pengurus yang tidak mempunyai kemampuan bertindak menurut hokum dan apakah Notaris bertanggungjawab atas dibuatnya pendirian PT X yang salah satu pengurus tidak dapat bertindak secara hokum. Penelitian menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach), diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut Akta pendirian PT sebagai suatu perjanjian, dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Akta pendirian PT direktur utama tidak cakap menurut hukum didasarkan atas penetapan pengadilan. Akta tersebut dapat dimohonkan pembatalan, karena tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian. Notaris mengetahui direktur utama tidak cakap, akta tersebut kekuatan pembuktian akta menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sesuai dengan Pasal 41 UUJN, dapat digunakan dasar menggugat ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata