Tanggung Jawab Kepala Daerah atas Pemberhentian Tidak dengan Hormat 33 Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Kabupaten Ogan Ilir

Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat sehingga ASN memiliki aturan khusus salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian sanksi oleh Bupati terhadap 33 ASN di RSUD Kabupaten Ogan Ilir bertentangan dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam perkara ini pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat akibat ASN tidak hadir bekerja selama 5 hari terhadap ASN mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai ASN dan berdampak pada hilangnya hak kepegawaian. Oleh sebab itu, hendaknya Bupati dalam memutuskan suatu kewenangan seharusnya mengutamakan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan pejabat kepegawaian lainnya dalam mengambil keputusan demi mencapai suatu keadilan