Presidential Threshold ditinjau dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Skripsi ini membahas mengenai ketentuan Presidential Threshold yang dijadikan syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah pemilihan umum. Partai politik oleh UUD Negara RI 1945 diberikan hak untuk dapat secara mandiri atau bergabung dengan partai politik lain (koalisi partai politik) untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Secara normatif, partai politik diberikan hak oleh konstitusi namun sejak berlakunya ketentuan mengenai Presidential Threshold, hak konstitusi partai politik tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, partai politik dapat kehilangan haknya sebagaimana telah diatur dalam konstitusi. Kondisi tersebut membuat ketentuan Presidential Threshold bertentangan dengan UUD Negara RI 1945