Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutang Di Balik Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Beberapa tahun terakhir di Indonesia banyak terjadi fenomena mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan oleh masyarakat di hadapan notaris. Kedua pihak tersebut melakukan perjanjian utangpiutang di bawah tangan dan pihak debitur bersedia menjaminkan sertifikat asetnya yang berupa tanah atau rumah kepada pihak kreditur dengan menandatangani PPJB dengan Kuasa Menjual di hadapan notaris. Masalah kemudian timbul saat pihak kreditur melakukan pembalikan nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak debitur. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan adalah sah jika terdapat perjanjian lain di baliknya, selain itu bagaimanakah kepastian hukum bagi Perjanjian Utang Piutangyang dilakukan itu. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu kepada penelitian kepustakaan dan undang-undang kemudian dilakukan pengumpulan dan analisa data setelah itu ditarik kesimpulan menggunakan metode pemikiran deduktif. Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh pemahamantentang keabsahan dan kepastian hukum Perjanjian Utang-Piutang dengan yang dilakukan dengan jaminan Perjanjian Pengikatan Jual Beli