Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Pengguna Jasa Angkutan Udara

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan aksesbilitas yang diberikan Pemerintah kepada penyandang disabilitas, mengingat tindak diskriminasi yang terjadi pada Ridwan Sumantri sebagaimana yang telah diputus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/ Pdt/2017, kasus ini adalah contoh bahwa pemerintah masih belum secara maksimal memberikan keadilan terhadap penyandang disabilitas dalam sistem penyelenggaraan Bandar udara, adapun ketidakadilan pada kasus ini dapat dilihat dari fasilitas khusus yang tidak disediakan oleh penyelenggara angkutan udara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan perundangundangan (Statute Approach), studi kasus ( Study case). Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa secara tertulis segala penyandang disabilitas telah ditentukan bahwa setiap penyelenggara angkutan udara wajib untuk menyediakan segala fasilitas dan personel khusus untuk membantu penyandang disabilitas dan diberikan perlindungan untuk menjamin persamaan hak, namun pada penerapannya segala aturan tersebut masih belum menyeluruh disediakan oleh penyelenggara angkutan publik