Kriteria Penetapan Tanah Terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional (bpn) Sebagai Alasan Hapusnya Hak Guna Usaha

Tanah yang ada di Indonesia, tak jarang juga yang mengalami permasalahan. Permasalahan yang dihadapi juga berbagai macam, salah satunya ialah tanah terlantar. Di Indonesia terjadi karena berbagai banyak faktor atas terjadinya tanah terlantar. Masalah yang dihadapi oleh pemegang hak disebabkan karena pemilik pemegang hak atas tanah yang tidak mengusahakan tanah yang mereka miliki atau ketidaksesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dasar pengajuan permohonan penguasaan hak atas tanah yang dimiliki. Salah satu faktornya dapat disebabkan oleh adanya krisis moneter yang berdampak pada pemegang hak tersebut. Tanah terlantar dapat terjadi bila perseorangan atau badan usaha yang tidak mempergunakan dan/atau memanfaatkan hak tanah sehingga tanah yang tidak dimanfaatkan dan dipergunakan dianggap tanah terlantar dan menjadi tanah milik negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 UUPA tanah yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak. Penjelasan Pasal 27 UUPA menyatakan bahwa tanah diterlantarkan jika dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari haknya. Adanya kriteria tanah terlantar yang harus terpenuhi sebelum ditetapkan sebagai tanah terlantar yaitu Subjeknya apakah perorangan atau badan hukum, Tanah pertanian atau bangunan, Adanya kesengajaan dari subjek atau tidak, Jangka waktu yang harus dilewati untuk dapat disebut sebagai tanah terlantar