Perlindungan Hukum Pembeli Didasarkan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah Lunas

Tesis ini membahas perlindungan hukum pembeli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah yang telah dibayarkan secara lunas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, penjualan hak atas tanah dapat dilakukan di hadapan PPAT dengan Akta Jual Beli (AJB). Beberapa kondisi dapat menyebabkan AJB tidak dapat dilakukan sehingga dibuatkan terlebih dahulu Akta PPJB oleh notaris. Ketidaktelitian dan kekeliruan Notaris serta kecurangan pihak penjual dapat merugikan pembeli karena Akta PPJB tidak dapat dilanjutkan ke AJB. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur lainnya, serta penelitian terhadap asas-asas hukum dan terhadap sistematika hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case study). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli hak atas tanah dalam bentuk PPJB dan kuasa menjual adalah sah dan dapat digunakan menghadap PPAT untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP No. 1 Tahun 1997 dengan syarat harga tanah telah terbayar lunas. Notaris bertanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atas pembuatan akta PPJB dengan pembayaran lunas dan kuasa menjual, karena kelalaian dalam memeriksa bukti-bukti yang diperlihatkan penjual sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang telah melakukan pembayaran secara lunas atas tanah tersebu