Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh yang Menjadi Korban Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Undang-Undnag Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja sepihak ditinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja sepihak dan mengetahui upaya hukum pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak bila tidak dipenuhi hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan secara konseptual. Indonesia sebagai negara hukum hak untuk mendapatkan pekerjaan setiap warga negaranya telah dijamin dalam Undang�Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”Untuk mewujudkan perlindungan terhadap warganya dalam mendapatkan pekerjaan diatur juga dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang etenagakerjaan. Pada dunia ketengakerjaan terdiri dari para pihak yaitu pengusaha dan pekerja/buruh. Adanya hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja. Sehingga dari adanya perjanjian kerja tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Namun dalam permasalahan ketenagakerjaan sering menimbulkan masalah mengenai pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 25 yang menjelaskan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian pemutusan hubungan kerja tersebut yang sering kali menimbulkan masalah terkait dengan tidak dipenuhinya hak-hak pekerja/buruh tersebut. Sehingga munculnya pemutusan hubungan kerja menyebabkan diawalinya masa susah bagi pekerja/buruh. Sehingga diperlukan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun hak-hak yang diperoleh pekerja/buruh bila terkena pemutusan hubungan kerja yaitu mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Upaya hukum yang dapat dilakukan bila pekerja/buruh tersebut tidak mendapatkan hak-haknya yaitu dapat melalui pengadilan negeri ataupun diluar pengadilan. Upaya hukum yang dilakukan diluar pengadilan yaitu melalui bipartit, mediasi, dan konsiliasi. Namun upaya hukum diluar pengadilan melalui arbitrase tidak dapat dilakukan dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Namunbila upaya hukum diluar pengadilan masih tidak dapat menemukan penyelesaian maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria