Pemenuhan Hak Pekerja Disabilitas yang Mengalami Kesulitan Berjalan Dalam Memperoleh Pekerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak Pekerja Disabilitas yang Mengalami Kesulitan Berjalan dalam Memperoleh Pekerjaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bertujuan yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pekerja disabilitas yang mengalami kesulitan berjalan dalam memperoleh pekerjaan berdasarkan Undang�Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan yang kedua untuk mengetahui sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota dalam mempekerjakan pekerja disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menganalisis sistematika hukum positif di Indonesia serta mengacu pada penemuan hukum untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemenuhan hak pekerja disabilitas yang mengalami kesulitan berjalan dalam memperoleh pekerjaan diatur dalam Pasal 53 Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan perusahaan untukmempekerjakan paling sedikit 2% (satu persen) bagi perusahaan milik pemerintah dan paling sedikit 1% (satu persen) untuk perusahaan milik swasta.Pada Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum diatur ketentuan sanksi yang jelas dan mengikat bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota dalam mempekerjakan pekerja disabilitas. Sanksi mengenai pelanggaran kuota pekerja disabilitas dapat ditemukan pada ketentuan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Di Jawa Timur, sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota diatur pada Pasal 84 dan Pasal 86 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013, yaitu berupa sanksi administrasi dalam bentuk peringatan tertulis, pembekuan dan/atau pemberhentian pemberian bantuan, dan/atau tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku