Peranan lembaga bantuan hukum dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga : studi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Semarang Jawa Tengah

Gender merupakan sifat yang melekat pada jenis kelamin yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender. Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Hal tersebut juga terimplementasikan dalam KDRT yang menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban. LBH APIK sebagai lembaga bantuan hukum melihat bahwa para korban dari berbagai bentuk kekerasan itu umumnya perempuan dan anak-anak yang cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban ini tidak berani atau malu untuk menceritakan keadaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui: (1) bentuk- bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, (2) strategi LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan (3) tantangan yang dihadapi LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini, yaitu dengan analisis gender dengan indikator APKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dari berbagai kasus yang pernah terjadi, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu kekerasan fisik berupa memukul, menendang, dan ngaploki, kekerasan psikis berupa pengekapan dan sikap suaminya yang terlalu cemburu, kekerasan seksual yang dialami oleh informan adalah berupa pemaksaan dalam melakukan hubungan suami-istri, penelantaran rumah tangga berupa tindak kekerasan fisik yang disebabkan karena istri dianggap tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap perempuan, antara lain masalah ekonomi, perselingkuhan, budaya patriarki, sosial, dan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat (2) LBH APIK sebagai organisasi non pemerintah di Kota Semarang Jawa Tengah memegang peran sebagai pendamping dan pelindung sebagai strategi yang digunakan oleh LBH APIK terhadap penanganan mitra kekerasan dalam rumah tangga (3) LBH APIK mengalami beberapa kendala yang sering dialami antara lain kendala dari sisi pihak berwajib salah satunya adalah masalah pihak berwajib ataupun polisi. Pihak polisi selalu bersikap acuh terhadap masalah KDRT ini, selain dari pihak berwajib LBH APIK juga mengalami kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kasus kekerasan