Izin atasan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang PNS: studi kasus izin perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang

Izin perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Rembang pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Alasan pengajuan izin perceraian adalah perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus. sedangkan mekanisme prosedur izin perceraian Pegawai Negeri Sipil tidaklah semudah masyarakat sipil. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana prosedur BKD Rembang mengenai permohonan izin dari PNS yang akan mengajukan gugatan perceraian? 2) Bagaimana analisis hukum Islam tentang izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil menurut Undang-undang PNS ?. Metodologi yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (filed research) dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif, dengan mendeskripsikan data kualitatif dari telaah pustaka. Kajian pustaka untuk memperkuat data lapangan, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas fenomena meningkatnya kasus izin perceraian PNS di BKD Rembang. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. 1). Dari permasalahan yang muncul mengenai prosedur izin perceraian yang Panjang karena PNS sebagai aparatur negara dan contoh dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam masyarakat. 2). Pandangan Islam sendiri tentang izin perceraian, sebisa mungkin BKD mendamaikan PNS yang mengajukan perceraian, mengingat dalam Islam sendiri dijelaskan Perkara halal namun dibenci Allah adalah percerian