Praktik layanan pendampingan pernikahan beda agama: studi kasus LSM Percik Salatiga

Prblematika perkawinan beda agama di indonesia sudah berlangsung sejak lama, hal ini mengacu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanaya itu”. adanya penjelasan dalam pasal diatas berakibat munculnya dualisme penafsiran pasal tersebut Terlebih lagi adanya putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1989 dan juga adanya multi tafsir dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebabkan persoalan kebolehan perkawinan beda agama menjadi semakin rancu Adanya undang-undang dan putusan diatas yang menyebabkan pro dan kontra tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana proses perkawinan pasangan beda agama dalam memperoleh legalitas, dan ternyata di kota salatiga terdapat sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana salah satu programnya adalah memberikan pendampingan bagi pasangan beda agama yang hendak melangsungkan pernikahan. Adapun lembaga tersebut bernama PERCIK (Persemaian Cinta Kemanusiaan). Pertanyaan yang ingin dijawab diantaranya : (1) latar belakang Lembaga Percik memberikan fasilitas pendampingan pasangan beda agama ? (2) landasan yuridis yang digunakan percik dalam melakukan pendampingan kepada pasangan beda agama ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode penelitian non doktrinal dengan pendekatan implementasi hukum melalui wawancara, dokumentasi, serta literasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yang nantinya data dari penelitian tersebut diuraian secara logis dan sistematis. Setelah melakukan penelitian, maka penulis menemukan bahwa fasilitas pendampingan yang diberikan oleh percik kepada pasangan beda agama merupakan salah satu upaya untuk memberikan ruang kepada mereka ditengah pro dan kontra perkawinan beda agama di Indonesia. dalam melakukan proses pendampingan,mengenai latar belakang adanya program pendampingan pasangan beda agama yang diberikan oleh lembaga tersebut ialah berawal dari adanya ketegangan antara umat nasrani dan islam yang disebabkan oleh bom bunuh diri digereja pada tahun 2004 sehingga untuk meredamkan ketegangan tersebut Percik membuat sebuah forum yang bernama FSUP ( Forum silaturahmi ulama dan pendeta ) dimana lambat laun forum berkembang dalam pembahasanya termasuk juga pembahasan mengenai hukum pernikahan beda agama dengan melakukan pengakjian teologi kepada setiap tokoh pemuka 6 agama dan penghayat kepercayaan. Adapun landasan hukum yang digunakan oleh lembaga Percik dalam memberikan pendampingan tersebut mengacu terhadap beberapa hal : (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (2) putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, (4) perspektif Hak Asasi Manusia, (5) temuan lapangan