Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 128 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 kaitannya dengan tindak pidana wali yang tidak melaporkan pecandu narkotika anak dibawah umur

Dewasa ini banyak terjadi tindakan kejahatan berupa penyalah gunaan narkotika yang dilakukan oleh berbagai golongan. Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat mengancam bagi kelangsungan pembangunan manusia khusunya di kalangan generasi muda Indonesia. Sehingga tindakan ini menjadikan kekhawatiran yang sangat luar biasa bagi pemerintah dan masyarakat dalam perkembangan dan kelangsungan pembangunan manusia, khususnya perkembangan intelektual para generasi muda indonesia. Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka wali berhak menerima hukuman atau pidana atas kesengajaannya sehingga tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika anak dibawah umur. Teori yang digunakan untuk mengkaji masalah ini adalah berdasar pada teori uqubah dalam fiqih Jinayah. Sedangkan dalam penelitian ini penuilis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan atau Library Research yang sumber datanya menggunakan data sekunder, dimana data ini diperoleh dari buku, kamus hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Teknik dalam pengumpulkan data yang digunakan adalah penelusuran literatur berupa sumber Pustaka dengan melihat, membaca, meneliti, dan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan permasalahan ini, menggunakan metode deskriptif analisis, secara umum yang kita gunakan sebagai data sekunder, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum dengan tujuan untuk menemukan solusi pemecah sebuah permasalahan yang diangkat. Kemudian kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat, penulis berusaha menganalisa kasus pidana tersebut berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam, yang pada akhirnya dalam penelitian ini penulis menemukan hasil penelitian tersebut yaitu kaitannya dengan tindak pidana wali yang tidak melapor dari pecandu narkotika anak dibawah umur maka secara hukum pertanggung jawaban pidananya sebagaimana disebutkan Pengaturan tentang pertanggung jawaban pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika adalah Pasal 131 Undang - Undang Narkotika yang berbunyi: ''Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasar pada kajian atau prespektif Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam tindakan tersebut dikategorikan sebagai jarimah takzir atas pelanggaran (Ta’zir Al- Mukhollafat) kemudian ketentuan berat ringannya hukuman dilimpahkan sepenuhnya terhadap penguasa atau ulil amri