Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap peran komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan menurut undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Ada tiga sumber bahan hukum dalam penelitian ini yakni, pertama, bahan hukum primer sebagai bahan/data utama dalam melakukan penelitian ini. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan data seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Ketiga bahan hukum tersier yang terdiri dari data seperti enslikopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dll. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dianalisis dengan menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statue approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang- Undang KPK. Namun, OTT yang dilakukan oleh KPK telah sesuai dengan substansi dan memenuhi unsur Pasal 1 Angka 19 KUHAP). Dari tinjauan al-mas{lah{ah al- mursalah, KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sangat relefan dengan tujuan syariat (maqasid syariyah) Sehingga dengan dilakukannya OTT oleh KPK akan berdampak kebaikan bagi masyarakat.Sejalan dengan kesimpulan di atas, mengingat KPK adalah lembaga independen, serta demi memperkuat lembaga ini perlu adanya rumusan tentang Operasi Tangkap Tangan(OTT), sehingga legitimasinya kuat dan tidak mudah dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu