Analisis yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui e-Litigasi

Data penelitian ini dikumpulkan dengan memakai teknik penelitian lapangan (field research) data diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Pasuruan melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisa mengunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu mengganalisis data yang diambil lewat wawancara serta dokumentasi dan terdapat kaitanya dengan unsur-unsur kesamaan untuk di dapatkanya kesimpulan secara khusus. Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui e-Litigasi.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam hal kedudukan alat bukti elektronik adalah bahwa dalam praktik penggunaan alat bukti elektronik dalam tahap pembuktian perkara perdata merupakan suatu alat bukti yang sah di persidangan jika memenuhi syarat formil dan materil. Kemudian mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam pembuktian pekara di Pengadilan Agama, terpecah menjadi dua pendapat. Pandangan pertama sebagai bukti permulaan dimana alat bukti ini harus didukung oleh alat bukti lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Pandangan kedua, alat bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, Hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti tersebut. Namun, penilaian terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas ditekankan pada keterkaitan isi atau substansinya dengan pokok perkara.Dari hasil penelitian ini, saran yang penulis ajukan yaitu Hakim memang mempunyai kewenangan dalam memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan. Akan tetapi dalam hal menilai alat bukti elektronik dalam tahap pembuktian perkara, diharapkan hakim benar-benar mempertimbangkan alat bukti elektronik yang ada sehingga dapat menghasilkan putusan yang bermanfaat dan adil. Di samping itu untuk menekan perkara yang terus meningkat Pengadilan juga ikut serta melakukan sosialiasi dan pembelajaran kepada masyarakat