Analisis fiqh siyasah terhadap Pilkada serentak pada masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2020

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berjudul “ Analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020” yang bertujuan menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut yaitu: bagaimana Analisis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada masa pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 serta bagaimana Analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pada Masa Pandemi Covid-19. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu data yang disusun secara runtut sehingga menjadi data yang konkret menganai proses pelaksanaan Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19. Penilitian ini menyimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penundaan terhadap tahap-tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 dengan alasan bencana nonalam yang mengakibatkan Sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan. Hal itu akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. Dalam prespektif Fiqh Siya<sah masuk dalam kategori Siya