CACAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan salah satu undang-undang yang dalam sistem pembentukannya memiliki perbedaan dengan undang-undang lainnya, bahkan metode pembentukan undang-undang ini tidaklah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang selama ini menjadi dasar penyusunan undang-undang di Indonesia. Metode tersebut bernama Omnibus Law, yang mana metode ini menyatukan beberapa undang-undang yang berbeda materi muatan menjadi satu undang-undang. UU Cipta Kerja yang dibentuk menggunakan metode Omnibus Law secara formil telah mengenyampingkan salah satu asas pembentukan undang-undang yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU P3, yaitu asas keterbukaan, selain itu selama prosespenyusunan juga menuai pro dan kontra baik dari masyarakat umum maupun para pakar hukum sekalipun. Hal ini menjadi problem dalam penelitian mengenai cacat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis. Adapun pendekatan yuridis merupakan pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal. Hasil penelitian penulis simpulkan, bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan konsep Omnibus Law, jika ditinjau dari UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah cacat secara formil karena pembentukan UU Cipta Kerja telah mengabaikan salah satu asas pembentukan undang-undangan yang baik yaitu: asas keterbukaan. Artinya, undang-undang ini dapat dikatakan cacat secara formil. Selain itu, mekanisme pembentukan undang-undang dengan konsep Omnibus Law juga tidak diatur dalam UU P3