TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG N0.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia, pemerintah melalui kebijakannya menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode pembentukan perundang-undangan Omnibus Law atau yang juga dikenal dengan undang-undang sapu jagat, dengan salah satu tujuannya adalah untuk meluaskan lapangan kerja di Indonesia. Namun sejak awal perbincangan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja banyak menerima penolakan dari banyak kalangan Masyarakat sebab dianggap tidak mengutamakan hak-hak buruh, adapun pembahasan yang dianggap bermasalah adalah pasal-pasal mengenai PKWT, Alih Daya, Upah, dan PHK serta perumusan perundang-undangan yang dianggap terburu-buru, tidak transaparan dan tanpa partisipasi masyarakat. Melalui skripsi ini, penulis bertujuan untuk mengkaji pembentukan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Hukum Positif di indonesia, khususnya mengkaji mengenai dampak atas perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihimpun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagi hak-hak tenaga kerja perempuan, serta meninjau kembali peranan pemerintah dalam upayanya memperjuangkan hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pada penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang mana penulisa akan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitan, baik berupa buku, jurnal, skripsi maupun undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu sistem yang memberikan gambaran dari suatu objek hasil dari analisa data-data yang telah dikumpulkan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan telaah teori siyasah dusturiyah dan teori kesetaraan gender. Penelitian ini ditinjau melalui kacamata hukum positif juga hukum islam dengan prinsip-prinsip dasar Fiqh Siyasah Dusturiyah sebagai landasan pemikiran dalam analisa kemaslahatan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penyusunan UU Cipta Kerja ini dapat dikatakan cacat secara formil maupun materil sebab telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan dasar hingga asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diundangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012, begitupun pembentukannya dalam kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah telah mengesampingan prinsip hukum islam yang menjunjung tinggi musyawarah dan kemaslahatan bersama sebagai asas tujuan mulia dari pembentukan perundang-undangan. Secara umum materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja mengandung beberapa pasal yang dapat merugikan pekerja/ buruh terutama dalam memenuhi kehidupan layak dan perlindungan dari perlakuan tidak adil khususnya buruh perempuan